ETIKA DALAM AUDITING

ETIKA DALAM AUDITING

Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

(Nugrahiningsih, 2005 dalam Alim dkk 2007).

Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggung Jawab Auditor

The Auditing Practice Committee, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practices Board, ditahun 1980, memberikan ringkasan (summary) tanggung jawab auditor:

• Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.
• Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
• Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
• Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.
• Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Independensi

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26).

Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut.

(1)   Independence in fact (independensi dalam fakta)

Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

(2)   Independence in appearance (independensi dalam penampilan)

Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

(3)   Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya)

Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Supriyono (1988) membuat kesimpulan mengenai pentingnya independensi akuntan publik sebagai berikut.

1)      Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.

2)      Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakaat, khususnya para pemakai laporan keuangan.

3)      Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

4)      Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai.

5)      Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel.

Di lain pihak, objektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi (Mulyadi, 2002). Selain itu AICPA dalam Meutia (2004) juga memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yaitu sebagai berikut.

1)   Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.

2)  Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengangggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan.

3) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan menganggu obyektivitasnya auditor.

PERATUTAN PASAR MODAL DAN REGULATOR MENGENAI INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Pada tanggal 28 Pebruari 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai independensi akuntan yang memberikan jasa di pasar modal, yaitu dengan berdasarkan Peraturan Nomor VIII.A.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Seperti yang disiarkan dalam Press Release Bapepam LK pada tanggal 28 Pebruari 2011, Peraturan Nomor VIII.A.2 tersebut merupakan penyempurnaan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesional sesuai bidang tugasnya. Berikut adalah keputusannya :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 86/BL/2011

TENTANG

INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN,

                     Menimbang :      bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Kantor

Akuntan Publik  dan/atau Akuntan Publik dalam memberikan 

jasa profesional sesuai dengan bidang tugasnya, dipandang

perlu menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.A.2, Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam  dan LK  Nomor: Kep-310/BL/2008

tanggal 1 Agustus 2008 tentang  Independensi Akuntan yang

Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal dengan  menetapkan

Keputusan Ketua  Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan yang baru;

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang

Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara

Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  20/M

Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008

tentang Jasa Akuntan Publik;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :              KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI

AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA DI PASAR MODAL.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai independensi Akuntan yang memberikan

jasa di Pasar Modal, diatur dalam Peraturan Nomor  VIII.A.2

sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua

Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus

2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di

Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  28 Februari 2011.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal  : 28 Februari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan

                                                                                                  ttd.

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001

Sumber :  -     http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/VIII/VIII.A.2.pdf

-           IAI KAP, Aturan Etika Profesi Akuntan Publik

-          Mulyadi, 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta.

-          Agoes, Sukrisno, 2004, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga; Jilid 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

-          Mulyadi, Puradiredja, Auditing. Jilid 1. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta. Umar, Husein. (2002). Metode Riset Bisnis.